Biografi Sejarah Syafruddin Prawiranegara (Presiden Pdri)

 biografi syafruddin prawiranegara singkat Biografi Sejarah Syafruddin Prawiranegara (Presiden PDRI)

Syafruddin Prawiranegara atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara (ejaan lama) yakni salah satu tokoh penting dalam sejarah Bangsa dan Negara Indonesia. Beliau yakni seorang pejuang kemerdekaan, pernah menjabat selaku menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan selaku Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jabatan ketua PDRI ini bahkan sanggup dibilang setingkat dengan jabatan presiden. 

Masa Kecil dan Riwayat Pendidikan Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911. Ayahnya yakni seorang jaksa yang berasal dari Banten. Ibunya berdarah Minangkabau, masih memiliki garis keturunan Raja Pagaruyung yang dibuang Belanda ke Banten alasannya yakni terlibat Perang Paderi. Sewaktu kecil, Sjafruddin memiliki nama panggilan "Kuding" yang diambil dari kata Udin pada nama Syafruddin. 

Pendidikan Syafruddin diawali di ELS pada tahun 1925, kemudian pada tahun 1928 melanjutkan ke MULO di Madiun, dan pada tahun 1931 menempuh pendidikan AMS di Bandung. Pada tahun 1939 menempuh pendidikan tinggi di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan menjangkau gelar Meester in de Rechten (saat ini setara dengan Magister Hukum).

Karir Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara pernah menjalani banyak sekali macam profesi dan jabatan penting, yakni : 
  1. Pegawai siaran radio swasta, yang dijalani hingga tahun 1940.
  2. Bekerja di Departemen Keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dijalani hingga tahun 1942.
  3. Bekerja di Departemen Keuangan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia hingga dengan sebelum kemerdekaan.
  4. Selang beberapa hari setelah Indonesia merdeka, Syafruddin Prawiranegara ditunjuk selaku anggota Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) terbuat pada 29 Agustus 1945.
  5. Menteri Keuangan RI untuk masa jabatan 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947. Ketika menjabat selaku menteri keuangan untuk yang kedua kalinya (6 September 1950 – 27 April 1951), ia menerapkan kebijakan moneter yang cukup kontroversial yang dipahami dengan istilah “Gunting Syafruddin”. 
  6. Menteri Pertanian sekaligus merangkap selaku Menteri Perdagangan untuk masa jabatan 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. 
  7. Sebagai “presiden” atau ketua PDRI yang berjalan selama 207 hari. Pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta, ia mengembalikan mandat terhadap Sukarno, beberapa bulan sebelum ratifikasi kedaulatan Indonesia dari Belanda. 
  8. Wakil Perdana Menteri 3 dalam Kabinet Hatta II yang berjalan pada tanggal 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember 1949. 
  9. Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir sebelum berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI). Ia juga ialah Gubernur BI pertama hingga 1958.

Kebijakan Moneter “Gunting Syafruddin”

Gunting Syafruddin yakni kebijakan pemotongan nilai duit atau sanering. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sedang merosot. Pada 20 Maret 1950, semua duit yang bernilai 5 gulden ke atas diiris nilainya hingga setengahnya. 

Pemotongan duit ditangani secara harfiah, artinya lembaran duit digunting atau dibelah menjadi dua. Potongan pertama menjadi duit dengan nilai setengahnya, sementara kepingan kedua ditukar selaku kupon obligasi negara. Obligasi negara yang dipegang cuma bernilai setengah. 

Obligasi ini akan dibayar negara 30 tahun kemudian dengan bunga 3 persen setiap tahun. Kebijakan ini berniat menangani krisis ekonomi, seumpama menangani inflasi, meminimalisir beban utang luar negeri, dan menanggulangi defisit budget sebesar Rp 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah dan jenis duit yang beredar sanggup berkurang.

Peranan Syafruddin Prawiranegara dalam PDRI 

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, dibikin di Halaban, Sumatra Barat, pada 22 Desember 1948. Syafruddin yakni orang yang diperintahkan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk PDRI. Ketika itu Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada Agresi Militer II, kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. 

Hatta yang sudah mengira Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, secepatnya memberi mandat terhadap Syafruddin untuk melanjutkan pemerintahan mudah-mudahan tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Hal ini dikarenakan, sesuai aturan internasional, ketiadaan pemerintah yakni salah satu syarat sah suatu negara akan hilang, maka dengan begitu dibentuklah PDRI.

Syafruddin Prawiranegara yang memimpin negara di saat itu terus mengerjakan gerilya. Pemerintahan darurat menyatakan Indonesia masih tetap ada secara de facto dan de jure. Atas usaha PDRI, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 

Perjanjian Roem-Royen menyelesaikan upaya Belanda, hingga balasannya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta, terjadi serah terima secara resmi pengembalian mandat dari PDRI terhadap Presiden Soekarno.

Peran Syafruddin Prawiranegara dalam PRRI

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diresmikan di Sumatra Tengah pada permulaan tahun 1958. PRRI diresmikan selaku wujud kekecewaan terhadap pemerintah alasannya yakni ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan imbas komunis (PKI) yang makin menguat. PRRI dibikin bersama-sama dengan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia timur yang sama-sama kecewa terhadap pemerintahan RI dikala itu, dan menuntut otonomi wilayah yang lebih luas. 

Syafruddin diangkat selaku Perdana Menteri PRRI dan membentuk Kabinet tandingan selaku jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda di Jawa, tetapi PRRI tetap mengakui Soekarno selaku Presiden PRRI, alasannya yakni ia diangkat secara konstitusional. 

Mengutip dari tirto.id, Syafruddin Prawiranegara dalam pidatonya, dalam buku Bung Karno Menggugat (2006) karya Baskara T. Wardaya (hlm. 113), menyampaikan bahwa, “Dengan kesedihan dan kesulitan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepala Negara kita sendiri. Kita sudah bicara dan bicara. Sekarang datang saatnya untuk bertindak!” 

Pada bulan Mei 1961, perlawanan PRRI balasannya ditumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. Presiden Soekarno menetapkan untuk mengampuni mereka, tergolong Syafruddin Prawiranegara. Tak cuma menumpas PRRI, rezim Soekarno kala itu juga membubarkan Partai Masyumi. 

Partai politik berhaluan kanan ini diberangus alasannya yakni dituding terlibat PRRI, dan Syafruddin Prawiranegara ialah salah satu petingginya. Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan penghapusan bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, tergolong PRRI. 

Amnesti yang sanggup diartikan selaku pengampunan atau penghapusan eksekusi yang diberikan kepala negara terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sudah mengerjakan tindak kriminal tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang sanggup disebut selaku amnesti umum. Abolisi sanggup diartikan selaku penghapusan proses aturan seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan terhadap terpidana individual dan diberikan di saat proses pengadilan sedang atau gres akan berjalan *indonesiabaik

Masa Tua Syafruddin Prawiranegara

Setelah insiden PRRI selesai, Syafruddin menegaskan meninggalkan dunia politik dan beralih jalur ke jalan dakwah, kemudian menjadi pengelola Yayasan Pesantren Islam dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (KMI). Meskipun sudah tidak banyak bermitra dengan politik dan pemerintahan, tetapi Syafruddin lewat jalur dakwahnya ini, berkali-kali dihentikan naik mimbar oleh pemerintah. 

Pada bulan Juni 1985, ia diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. Hal ini dikarenakan isi ceramahnya dianggap meresahkan. Ia pernah menulis surat terhadap Soeharto yang menjadi presiden Indonesia waktu itu. 

Syafruddin mempertanyakan kebijakan presiden yang dianggapnya tidak adil. Syafruddin tidak baiklah kehendak Soeharto yang ingin memicu Pancasila selaku satu-satunya asas ideologi bagi setiap organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan Syafruddin yang berhubungan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah, antar lain: 
  1. Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembinaan Manajemen (PPM), kini dipahami dengan nama PPM Manajemen (1958)
  2. Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978)
  3. Ketua Korps Mubalig Indonesia 
Syafruddin dengan proteksi Oei Beng To, administrator utama Lembaga Keuangan Indonesia, pernah menyusun suatu buku Sejarah Moneter. 

Akhir Hidup Syafruddin Prawiranegara.

Tanggal 15 Februari 1989, Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia di Jakarta pada usia 77 tahun. Jenazah Syafruddin Prawiranegara dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Syafruddin Prawiranegara dalam sejarah Indonesia sanggup dibilang bangun di atas hitam dan putih. Ia pernah dianggap selaku penyelamat Negara Indonesia atas tindakannya di saat memimpin PDRI. Di segi lain, ia juga dianggap selaku pemberontak di saat tergabung dalam PRRI. Apapun yang sudah terjadi kita tetap tidak boleh melalaikan jasa-jasa dia atas perjuangannya dalam menjangkau dan menjaga kedaulatan Negara Indonesia. 

Gelar Pahlawan Nasional Syafruddin Prawiranegara.

Pada tahun 2011, Syafruddin Prawiranegara dianugerahi gelar jagoan nasional dengan dikeluarkannya Keppres No. 113/TK/2011 oleh Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional terhadap Syafruddin Prawiranegara selaku salah satu cara menghormati jasa-jasa Syafruddin dalam menjaga Kemerdekaan Indonesia.


Sumber :
  • Ricklefs, M. C. 1992. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
  • tirto.id
  • nasional.tempo.co

Comments

Popular posts from this blog

Jejak Sejarah Seni Wayang Wong Surakarta

Koleksi Mainan LOL Surprise yang Menarik

Cara Mengecek Indosat Masih Aktif atau Sudah Kadaluarsa