Periodisasi Singkat Sejarah Indonesia (Masa Kemerdekaan Sampai Presiden Jokowi)

Awal Kemerdekaan sampai Presiden Joko Widodo Periodisasi Singkat Sejarah Indonesia (Masa Kemerdekaan sampai Presiden Jokowi)

Periodisasi Sejarah Indonesia (Awal Kemerdekaan sampai Presiden Joko Widodo)


A. Proklamasi kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi memiliki kekuatan, maka pada 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan "Proklamasi". Kabar mengenai proklamasi menyebar lewat radio dan brosur sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan yang lain eksklusif berangkat menjaga kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno selaku Presiden dan Mohammad Hatta selaku Wapres dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibikin Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) selaku parlemen sementara sampai pemilu sanggup dilaksanakan. 

Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan gres pada 31 Agustus dan mengharapkan Republik Indonesia yang berisikan 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak tergolong wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

B. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno

Masa pmerintahan Soekarno atau yang disebut selaku Orde Lama. Pada masa ini metode pemerintahan yang digunakan merupakan metode presidensial. Era ini berjalan dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada metode Prsidensial relasi kekuasaan antara presiden dan legislatif merupakan relasi yang saling kendali atau checks and balances. 

Perubaham metode presidensial Pada masa Orde Lama, metode pemerintahan berulang kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. 

1. Sistem parlementer 

Perubahan metode pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950. Pada metode ini presiden mempunyai fungsi ganda, yakni selaku tubuh direktur merangkap tubuh legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, namun di segi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik. 

2. Sistem liberal 

Pada kala Orde Lama juga melakukan metode pemerintahan liberal. Ini berjalan pada tahun 1950-1959. Baca juga: Ketua MUI: Khilafah Bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Kita Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak sanggup diusik gugat. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, presiden mendelegasikan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). 

3. Sistem demokrasi terpimpin 

Sistem demokrasi terpimpin ini berjalan pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang memunculkan beberapa insiden besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno selaku presiden seumur hidup. Selain itu, adanya insiden G30S/PKI dan hadirnya tiga permintaan rakyat (Tritura). Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pencucian kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga barang-barang./kompas/

Perang kemerdekaan (Agresi Militer Belanda)

Pada masa permulaan kemerdekaan atau masa permulaan pemerintahan Presiden Soekarno, di indonesia terjadi Agresi Militer Belanda dari tahun 1945 sampai 1949. 

Agresi ini merupakan kerja keras Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda secepatnya merebut kembali ibukota kolonial Batavia, karenanya para nasionalis membuat Yogyakarta selaku ibukota mereka. 

Pada 27 Desember 1949, sehabis 4 tahun pertempuran dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan terhadap pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PB

D. Pemerintahan Presiden Soeharto

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya merupakan mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 menunjukkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, sempurna 16 tahun sehabis Indonesia diterima pertama kalinya. 

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun selaku presiden, dan ia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto mengawali "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis merubah kebijakan mancanegara dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada tamat masa jabatannya. 

Orde Baru memutuskan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi selaku tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya lewat struktur administratif yang didominasi militer tetapi dengan nasehat dari andal ekonomi didikan Barat. 

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi tidak merata di Indonesia. 

Krisis ekonomi

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia dibarengi kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor yang lain yang kian jatuh. Rupiah jatuh, inflasi berkembang tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang mulanya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. 

Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan sehabis MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memutuskan sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

E. Pemerintahan Presiden Habibie

Presiden Habibie secepatnya membentuk suatu kabinet. Salah satu kiprah pentingnya merupakan kembali menerima derma dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk kesibukan pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan meminimalkan kendali pada keleluasaan beropini dan kesibukan organisasi. Pada masa ini pula, diadakan jajak pertimbangan di Timor Timur. Hasilnya, Timor Timur memutuskan lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka.

F. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan menerima 34% dari seluruh suara.

Golkar (partai Soeharto - sebelumnya senantiasa menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) menerima 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid selaku presiden dan Megawati selaku wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. 

Abdurrahman Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada permulaan November 1999 dan melaksanakan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. 

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan proses demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi di bawah suasana yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi pertentangan antar etnis dan antar agama, khususnya di Aceh, Maluku, dan Papua. 

Di Timor Barat, perkara yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekacauan yang dilaksanakan para militan Timor Timur pro-Indonesia membuat masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang kian memamerkan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, memicu perdebatan politik yang meluap-luap.

G. Pemerintahan Presiden Megawati

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memamerkan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden biar mengundurkan diri dengan argumentasi keterlibatannya dalam skandal korupsi. 

Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki administrasi dan kerjasama di dalam pemerintahannya, ia mengedarkan keputusan presiden yang memamerkan kekuasaan negara sehari-hari terhadap wakil presiden Megawati. 

Megawati menggantikan jabatan presiden tak usang kemudian. Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan kabinet gotong royong.

H. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada 2004 pemilu pertama dengan metode penyeleksian presiden dan wakil presiden secara eksklusif diselenggarakan di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tampil selaku presiden dan wakil presiden gres Indonesia. 

Pemerintah gres ini pada permulaan masa kerjanya sudah menerima banyak sekali ujian dan tantangan besar, menyerupai gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada permulaan 2005 yang mengguncang Sumatra. Pada 17 Juli 2005, suatu janji bersejarah sukses diraih antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang berniat menuntaskan pertentangan berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. 

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan selama dua periode. Periode kedua 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Budiono selaku wakil presiden.

I. Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Pada tahun 2014 Indonesia memiliki presiden baru, yakni Joko Widodo bareng Jusuf Kalla selaku wakil presiden. Pemerintahan Presiden Joko Widodo sungguh memperhatikan pembangunan infrastruktur, menyerupai jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun rel kereta api. 

Pembangunan infrastrukur yang masif berniat untuk membuat lebih mudah jalan masuk antar kawasan dan membuat lebih mudah jalur distribusi barang maupun jasa. Pemerintah juga melaksanakan kebijakan untuk merealisasikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Salah satu kebijakan tersebut merupakan kesibukan BBM satu harga untuk kawasan Papua, di pulau-pulau terdepan, maupun di tempat perbatasan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan selama dua periode. Periode kedua Presiden Joko Widodo didampingi Ma’auf Amin selaku wakil presiden.

Comments

Popular posts from this blog

Latar Belakang Blog Yang Baik

Jejak Sejarah Seni Wayang Wong Surakarta

Jenis Jenis Reksadana Yang Perlu Kamu Ketahui