Kronologi Sejarah Pemilu (Pemilihan Umum) Di Indonesia

Sejarah Pemilu Di Indonesia | Pemilihan lazim yakni pesta akbar demokrasi disuatu negeri. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia sudah mempunyai sejarah panjang mengenai Pemilihan Umum. Lika-liku politik dan keadaan bangsa sudah menjadi aspek yang mewarnai jalannya sejarah pemilu di Indonesia. Bagaimana kronologi sejarah pemilu di indonesia? Simak ulasan postingan di bawah ini.

Sejarah Pemilihan Umum 1955.

Pemilu Pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yakni Pemilihan Umum yang diselenggarakan di tahun 1955. Sebenarnya Pemilu yang pertama di Indonesia akan digelar pada permulaan tahun 1946 sesuai Maklumat Mohammad Hatta No. X tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi proposal berupa pembentukan partai politik. Isi Maklumat X menyebutkan bahwa, Pemilihan Umum guna menentukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan diselenggarakan bulan Januari 1946.

Maklumat X cuma menyebutkan bahwa Pemilu yang mau diadakan pada Januari 1946 yakni untuk menentukan angota DPR dan MPR, tidak ada penyeleksian untuk anggota Konstituante. Berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali yaitu
  1. Pada 29 September 1955 untuk menentukan anggota-anggota DPR.
  2.  Pada 15 Desember 1955 untuk menentukan anggota-anggota Dewan Konstituante.
Boleh dibilang sudah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaran Pemilu 1955. Penyimpangan tersebut yakni tidak sesuainya pelaksaan pemilu dengan apa yang diamanatkan oleh maklumat X.

Ada dua penyebab, Mengapa Pemilu pertama tidak diselenggarakan di Januari 1946 sebagaimana amanat Maklumat 3 Nopember 1945.
  1. Pemerintahan yang gres belum mempunyai kesiapan untuk menyelenggarakan Pemilu, tergolong dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.
  2. Kondisi keselamatan negara belum stabil. Ketidakstabilan tersebut diakibatkan adanya pertentangan internal antar kekuatan politik dan disaat yang serupa terdapat gangguan keselamatan dari luar.
Sebetulnya secara politik, pemerintah sudah mempunyai kemauan yang mempunyai pengaruh untuk melakukan Pemilu. Kemauan politik untuk melakukan pemilu pada dikala itu terindikasi dari dibentuknya UU No 27 tahun 1948 ihwal Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 ihwal Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang No 12/1949 diamanatkan bahwa penyeleksian lazim yang mau dilaksanakan yakni bertingkat [tidak langsung]. Sifat penyeleksian tidak pribadi didasarkan terhadap argumentasi bahwa sebagian besar warga Indonesia pada waktu itu belum bisa membaca (buta huruf). Sehingga kalau penyeleksian diselenggarakan secara langsung, maka ditakutkan akan banyak terjadi distorsi.

Undang-Undang Pemilu dibahas kembali di paruh kedua tahun 1950, di saat Mohammad Natsir (Anggota Partai Masyumi) menjadi Perdana Menteri. Pemerintah menentukan memicu Pemilu selaku aktivitas kabinet. Pembahasan Undang-Undang Pemilu dilaksanakan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian diteruskan ke parlemen. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sesudah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat.

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilihan Umum diteruskan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo (Partai Masyumi). Pemerintah berupaya menyelenggarakan Pemilu dikarenakan adanya  pasal 57 UUDS 1950 yang  menyatakan bahwa anggota DPR diseleksi oleh rakyat lewat penyeleksian umum. Namun pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menyelesaikan pembahasan undang-undang Pemilu.

Undang-Undang Pemilihan Umum selesai dibahas oleh parlemen di kurun pemerintahan Kabinet Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Sejak dikala itu, maka sudah lahir UU No. 7 Tahun 1953 ihwal Pemilu yang menjadi payung aturan penyeleksian lazim tahun 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 1948 ihwal Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi penyeleksian bertingkat [tidak langsung] bagi anggota DPR sudah tidak berlaku.

Adapun hasil mengenai pemilu 1955, silahkan lihat tabel dibawah ini:

Tabel. 1.
  Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Anggota DPR.


No.
Partai/Nama Daftar
Suara
%
Kursi
1.
Partai Nasional Indonesia (PNI)
8.434.653
22,32
57
2.
Masyumi
7.903.886
20,92
57
3.
Nahdlatul Ulama (NU)
6.955.141
18,41
45
4.
Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.179.914
16,36
39
5.
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.091.160
2,89
8
6.
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
1.003.326
2,66
8
7.
Partai Katolik
770.740
2,04
6
8.
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
753.191
1,99
5
9.
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
541.306
1,43
4
10.
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
483.014
1,28
4
11.
Partai Rakyat Nasional (PRN)
242.125
0,64
2
12.
Partai Buruh
224.167
0,59
2
13.
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
219.985
0,58
2
14.
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
206.161
0,55
2
15.
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
200.419
0,53
2
16.
Murba
199.588
0,53
2
17.
Baperki
178.887
0,47
1
18.
Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro
178.481
0,47
1
19.
Grinda
154.792
0,41
1
20.
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
149.287
0,40
1
21.
Persatuan Daya (PD)
146.054
0,39
1
22.
PIR Hazairin
114.644
0,30
1
23.
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
85.131
0,22
1
24.
AKUI
81.454
0,21
1
25.
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
77.919
0,21
1
26.
Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
72.523
0,19
1
27.
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
64.514
0,17
1
28.
R.Soedjono Prawirisoedarso
53.306
0,14
1
29.
Lain-lain
1.022.433
2,71
-
Jumlah
37.785.299
100,00
257

Pemilihan lazim menentukan anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada  tanggal 15 Desember 1955. Jumlah dingklik anggota Konstituante yang diseleksi yakni sebanyak 520, tetapi di Irian Barat tidak ada penyeleksian di karenakan cuma terdapat jatah 6 kursi. Makara keseluruhan dingklik yang diseleksi cuma 514.

Hasil penyeleksian anggota Dewan Konstituante menampilkan bahwa sumbangan terhadap PNI, NU dan PKI mengalami peningkatan. Perolehan bunyi yang didapat Masyumi mengalami penurunan 114.267 jikalau dibanding dengan bunyi yang didapat dalam penyeleksian anggota DPR.

Dibawah ini yakni tabel mengenai Peserta penyeleksian anggota Konstituante yang mendapat kursi.
Tabel. 2. Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Anggota Konstituante.

No.
Partai/Nama Daftar
Suara
%
Kursi
1.
Partai Nasional Indonesia (PNI)
9.070.218
23,97
119
2.
Masyumi
7.789.619
20,59
112
3.
Nahdlatul Ulama (NU)
6.989.333
18,47
91
4.
Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.232.512
16,47
80
5.
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.059.922
2,80
16
6.
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
988.810
2,61
16
7.
Partai Katolik
748.591
1,99
10
8.
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
695.932
1,84
10
9.
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia(IPKI)
544.803
1,44
8
10.
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
465.359
1,23
7
11.
Partai Rakyat Nasional (PRN)
220.652
0,58
3
12.
Partai Buruh
332.047
0,88
5
13.
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
152.892
0,40
2
14.
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
134.011
0,35
2
15.
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
179.346
0,47
3
16.
Murba
248.633
0,66
4
17.
Baperki
160.456
0,42
2
18.
Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro
162.420
0,43
2
19.
Grinda
157.976
0,42
2
20.
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
164.386
0,43
2
21.
Persatuan Daya (PD)
169.222
0,45
3
22.
PIR Hazairin
101.509
0,27
2
23.
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
74.913
0,20
1
24.
AKUI
84.862
0,22
1
25.
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
39.278
0,10
1
26.
Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
143.907
0,38
2
27.
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
55.844
0,15
1
28.
R.Soedjono Prawirisoedarso
38.356
0,10
1
29.
Gerakan Pilihan Sunda
35.035
0,09
1
30.
Partai Tani Indonesia
30.060
0,08
1
31.
Radja Keprabonan
33.660
0,09
1
32.
Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)
39.874
0,11

33.
PIR NTB
33.823
0,09
1
34.
L.M.Idrus Effendi
31.988
0,08
1

lain-lain
426.856
1,13

Jumlah
37.837.105

514

Pemilihan lazim pertama di indonesia (Pemilu 1955) mendapat kebanggaan dari banyak sekali pihak, tergolong dari negara-negara asing. Pujian tersebut tiba lantaran Pemilu 1955 bisa diselenggarakan secara aman, lancar, jujur dan adil serta sungguh demokratis.

Kesadaran bersaing secara sehat tercipta di Pemilu 1955. Hal tersebut sanggup kita lihat misal, walaupun yang menjadi kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yakni seorang perdana menteri dan menteri yang aktif menjabat, mereka tidak memakai kekuatan jabatannya untuk menggiring pemilih demi laba partai.

Pejabat negara tidak dianggap selaku kompetitor yang ditakuti, lantaran mereka tidak memakai segala cara dalam mengikuti penyeleksian umum.

Era Periode Demokrasi Terpimpin.

Format politik sudah berubah dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden mempunyai keputusan untuk membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sserta diperkuat oleh hasrat membubarkan partai yang ada. Dekrit 5 juli itu mengakhiri rezim demokrasi dan memulai otoriterianisme kekuasaan di Indonesia.

Keotoriteran pemerintah makin kasatmata terasa di saat pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, sesudah sebelumnya DPR sudah menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan ajaran dekritnya (Dekrit 5 Juli 1959) membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Mengangkat anggota MPR dan DPR tanpa pemilihan, memang tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lantaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menampung klausul ihwal tata cara menentukan anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu yakni terkooptasinya kedua forum itu di bawah kekuatan presiden. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945, MPR yakni pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR atau sejajar dengan presiden.

Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS dalam Sidang spesial bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) sesudah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pasca perebutan kekuasaan G 30 S. Pada kurun Demokrasi Terpimpin tidak pernah terselenggara pemilu. Justru pada tahun 1963, anggota MPRS menentukan Soekarno (orang yang mengangkat anggota MPRS), selaku presiden seumur hidup. Apa yang diharapkan Presiden dikala itu ialah kekuasaan diktatorial yang mengabaikan aspirasi rakyat lewat penyeleksian yang berkala.

Kesuksesan Pemilu 1955 tidak berlanjut ke dalam pemilu-pemilu berikutnya. Kesuksesan Pemilu 1955 cuma menjadi catatan emas sejarah. Pelaksanan Pemilu pertama di tahun 1955 tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, walaupun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Sejarah Pemilihan Umum 1971.

Terjadi perpindahan kekusaan di Indonesia, di saat Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden mengambil alih Presiden sebelumnya yakni Soekarno. Pengangkatan Soeharto menjadi pejabat presiden berjalan dalam Sidang spesial MPRS 1967. Soeharto juga tidak secepatnya melakukan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan, walaupun ia sudah menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia.

Soeharto mengganti waktu pelaksaan pemilu yang semestinya tahun 1968 menjadi tahun 1971. Perubahan waktu pelaksaan yang dilaksanakan Soeharto, tidak cocok dengan apa yang diamanatkan oleh Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang menyatakan bahwa Pemilu mudah-mudahan bisa diselenggarakan dalam tahun 1968. Pengubahan tersebut dilalukan pada Sidang spesial MPRS 1967.

Soeharto tetap memakai MPRS dan DPR-GR peninggalan Presiden Soekarno, tetapi Soeharto membersihkan forum negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde pemerintah sebelumnya.

Pemilu kedua di Indonesia gres bisa diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971. Atau dengan kata lain Pemilu kedua di Indonesia gres dilaksanakan sehabis 4 tahun Soeharto menjabat Presiden. Pada waktu itu ketentuan ihwal kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang dipraktekkan Presiden Soekarno.

Undang-Undang yang diadakan yakni UU ihwal Pemilu dan susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bareng DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 ihwal Pemilu dan UU No. 16 ihwal Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU ihwal pemilu memerlukan waktu nyaris tiga tahun.

Perbedaan yang menonjol antara Pemilu 1955 dengan Pemilu 1971 yakni para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, tergolong perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi kandidat partai secara formal.

Meskipun terdapat kewajiban untuk bersikap netral dalam Pemilu 1971, tetapi pada kenyataan di lapangan, para pejabat pemerintah masih memihak terhadap salah satu akseptor Pemilu, yakni Golkar. Sebenanrnya pemerintah sudah merekayasa ketentuan yang menguntungkan Golkar menyerupai menentukan seluruh pegawai negeri sipil mesti menampilkan aspirasi bunyi terhadap salah satu akseptor Pemilu yakni Golkar.

Dalam pembagian kursi,  metode pembagian yang dipakai dalam Pemilu 1971 berlawanan dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971 memakai Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 selaku dasar, semua dingklik terbagi habis di setiap dapil. Metode tersebut dapat menjadi prosedur tidak pribadi guna meminimalkan jumlah partai yang menjangkau dingklik dibanding dengan penggunaan metode kombinasi. Tetapi, kelemahannya metode ini yaitu  lebih banyak memicu bunyi partai terbuang secara sia-sia.

Terdapat tiga tahap dalam pembagian jatah dingklik pada Pemilihan Umum 1971. Adapun tahapan pembagian dingklik pada Pemilu 1971 yakni selaku berikut.

Pertama, bunyi partai dibagi dengan kiesquotient di tempat pemilihan.
Kedua, Jika ada partai yang melakukan stembus accord, maka jumlah sisa bunyi partai-partai yang memadukan sisa bunyi itu dibagi dengan kiesquotient.

Pada tahap selanjutnya jikalau masih ada dingklik yang tersisa, maka masing-masing satu dingklik diserahkan terhadap partai yang menjangkau sisa bunyi paling besar, tergolong adonan sisa bunyi partai yang melakukan stembus accord dari perolehan dingklik pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accord, maka sesudah pembagian pertama, sisa dingklik dibagikan pribadi terhadap partai yang mempunyai sisa bunyi paling besar.

Apa itu Stembus Accord ? Stembus Accord yakni penggabungan bunyi partai-partai kecil (yang suaranya tidak mencukupi untuk mendapat kursi) sehingga mereka secara bareng sanggup mendapat 1 kursi.

Dampak metode pembagian dingklik dalam Pemilu 1971 adalah  memicu hasil perolehan bunyi secara nasional dengan perolehan keseluruhan dingklik oleh suatu partai tidak selaras. Contoh paling real yakni bias perolehan dingklik antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya mendapat dingklik lebih minim dibanding dengan Parmusi. Agar lebih terang lihat tabel berikut ini.

No.
Partai
Suara
%
Kursi
1.
Golkar
34.348.673
62,82
236
2.
NU
10.213.650
18,68
58
3.
Parmusi
2.930.746
5,36
24
4.
PNI
3.793.266
6,93
20
5.
PSII
1.308.237
2,39
10
6.
Parkindo
733.359
1,34
7
7.
Katolik
603.740
1,10
3
8.
Perti
381.309
0,69
2
9.
IPKI
338.403
0,61
-
10.
Murba
48.126
0,08
-
Jumlah
54.669.509
100,00
360

Dalam metode pembagian dingklik yang sudah dipraktekkan dalam pemilu 1971, menimbulkan fakta bahwa Partai Murba tidak mendapat jatah kursi, lantaran pada pembagian dingklik atas dasar sisa terbesar pun perolehan bunyi partai Murba tidak cukup. Hal itu disebabkan lantaran peringkat paling bawah sisa bunyi terbesar yakni 65.666. PNI sanggup dingklik lebih banyak dibandingkan dengan Parmusi, lantaran perolehan suaranya secara nasional di atas Parmusi.

 Pemilihan lazim yakni pesta akbar demokrasi disuatu negeri Kronologi Sejarah PEMILU (Pemilihan Umum) Di Indonesia

Sejarah Pemilihan Umum 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pemilu secara terpola dan terencana mulai terlaksana. Pemilu ketiga terselenggara 6 tahun sehabis Pemilu 1971, yakni tahun 1977. Setelah itu senantiasa terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari sisi jadwal, maka sejak dikala itu pemilu secara terencana sudah mulai terealisasi di Republik Indonesia.

Terdapat perbedaan yang signifikan dengan Pemilihan Umum sebelumnya, yakni bahwa sejak Pemilu 1977 akseptor penyeleksian lazim jauh lebih minim ( Dua partai politik dan satu Golongan Karya). Hal tersebut terjadi sesudah pemerintah bareng dengan DPR berupaya merampingkan jumlah partai dengan menciptakan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golongan Karya (Golkar).

Kedua partai  yakni Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Makara dalam 5 kali Pemilu, yakni Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya cuma tiga (PDI,PPP dan Golkar).

Golkar senantiasa menjadi pemenang dalam setiap pemilu yang digelar, sedangkan PPP dan PDI cuma menjadi komplemen atau sekedar menjadi penghias dalam penyeleksian umum. Golkar sudah menjadi pemenang sejak Pemilu tahun 1971. Atas kemenangan tersebut, secara pribadi maupun tidak pribadi menciptakan kekuasaan direktur dan legislatif berada di bawah kuasa Golkar. Pendukung utama Golkar yakni birokrasi sipil dan militer.

Di bawah ini adalah  data mengenai hasil pemilu 1977 s/d 1997.

Hasil Pemilihan Umum 1977.

Pemilu 1977 diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Metode pembagian dingklik masih memakai cara menyerupai pada Pemilu 1971, yakni mengikuti metode proporsional di tempat pemilihan. Dalam penyeleksian lazim 1977  terdapat bunyi yang sah 63.998.344 bunyi atau 90,93 % dari 70.378.750 pemilih. Dari bunyi yang sah itu Golkar menjangkau 39.750.096 bunyi atau 62,11 %. Namun perolehan dingklik merosot menjadi 232 dingklik atau kehilangan 4 dingklik jikalau dibanding dengan Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977 bunyi PPP meningkat di banyak sekali daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh bisa mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil menjangkau 18.743.491 suara, 99 dingklik atau naik 2,17 %, atau bertambah 5 dingklik dibanding adonan dingklik 4 partai Islam dalam Pemilu 1971.

Kenaikan bunyi PPP terjadi di basis-basis eks Masyumi, lantaran tampilnya tokoh utama Masyumi mendukung PPP.  Meskipun demikian peningkatan bunyi PPP di basis Masyumi dibarengi juga dengan penurunan hasil bunyi dan dingklik di basis Nahdatul Ulama, sehingga peningkatan bunyi secara nasional tidak terlampau besar.

PPP berhasil mengembangkan perolehan 17 dingklik dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 dingklik di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional extra dingklik yang didapat PPP cuma 5 Kursi.

Perolehan dingklik yang didapat PDI juga merosot jikalau dibanding dengan adonan dingklik partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni cuma mendapatkan 29 dingklik atau menyusut 1 dingklik di banding adonan bunyi PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan dingklik dan bunyi tersebut bisa kita simak pada tabel di berikut.

No.
Partai
Suara
%
Kursi
% (1971)
Keterangan
1.
Golkar
39.750.096
62,11
232
62,80
- 0,69
2.
PPP
18.743.491
29,29
99
27,12
+ 2,17
3.
PDI
5.504.757
8,60
29
10,08
- 1,48
Jumlah
63.998.344
100,00
360
100,00


Hasil Pemilihan Umum 1982.

Proses penyeleksian lazim tahun 1982  dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 secara serentak. Perolehan bunyi dan dingklik secara nasional Golkar meningkat, namun tidak berhasil menjangkau kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang dapat diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar bisa mendapat penambahan 10 dingklik dan itu memiliki arti kehilangan masing-masing 5 dingklik bagi PPP dan PDI.  Golkar mendapat 48.334.724 bunyi atau 242 kursi. Adapun metode pembagian dingklik pada Pemilu 1982 tetap merujuk pada ketentuan penyeleksian lazim 1971.

No.
Partai
Suara DPR
%
Kursi
% (1977)
Keterangan
1.
Golkar
48.334.724
64,34
242
62,11
+ 2,23
2.
PPP
20.871.880
27,78
94
29,29
- 1,51
3.
PDI
5.919.702
7,88
24
8,60
- 0,72
Jumlah
75.126.306
100,00
364
100,00


Hasil Pemilihan Umum 1987.

Pemilu 1987 dilangsungkan pada tanggal 23 April 1987 secara bersamaan di Indonesia. Dari 93.737.633 pemilih, bunyi yang sah yakni 85.869.816 atau 91,32 %. Metode pembagian dingklik masih sama yakni tetap merujuk pada Pemilu sebelumnya (pemilu 1971).

PPP mengalami kemrosotan yang signifikan dengan kehilangan 33 dingklik dan cuma berhak mendapat  61 kursi. Kemerosotan hasil yang diperoleh  PPP disebabkan lantaran PPP dihentikan memakai azas Islam, diubahnya lambang Ka'bah menjadi Bintang dan terjadi penggembosan oleh para tokoh unsur Nahdatul Ulama, utamanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Golkar mendapat extra sebanyak 53 dingklik sehingga menjadi 299 kursi.  Pada tahun 1986, PDI bisa dibilang mulai bersahabat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Mendagri Soepardjo Rustam, berhasil memperbesar perolehan dingklik secara menonjol dari 30 dingklik di penyeleksian lazim 1982 menjadi 40 dingklik di penyeleksian lazim 1987.

No.
Partai
Suara
%
Kursi
% (1982)
Keterangan
1.
Golkar
62.783.680
73,16
299
68,34
+ 8,82
2.
PPP
13.701.428
15,97
61
27,78
- 11,81
3.
PDI
9.384.708
10,87
40
7,88
+ 2,99
Jumlah
85.869.816
100,00
400


Hasil Pemilihan Umum 1992.

Metode pembagian dingklik pada Pemilu 1992 masih sama dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Proses pemungutan bunyi pemilu 1992 dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Hasil perolehan bunyi di pemilu 1992, menciptakan banyak orang kaget. Pasalnya bunyi yang didapat Partai Golkar merosot jikalau dibanding dengan Pemilu 1987.

Pada Pemilihan Umum 1987 Golkar bisa mendapat bunyi sebesar 73,16 %, pada Pemilu 1992 merosot menjadi 68,10 %, atau turun 5,06 %.  Penurunan secara kasatmata terlihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan dingklik sebanyak 17 jikalau dibanding dengan pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami penurunan hasil suara. Walaupun masih bisa mengoptimalkan 1 dingklik dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 dingklik pada Pemilu 1992, tetapi di luar pulau Jawa, bunyi dan dingklik PPP mengalami penurunan.  PPP kehilangan banyak dingklik di luar Jawa, walaupun ada penambahan dingklik dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

PPP tidak punya wakil satupun di 9 provinsi, tergolong 3 provinsi di Sumatera. PPP memang bisa mengoptimalkan perolehan 7 dingklik di Jawa, tetapi lantaran kehilangan 6 dingklik di Sumatera, karenanya PPP cuma bisa mengoptimalkan 1 dingklik secara nasional.

PDI yakni partai yang dapat mengembangkan perolehan bunyi dan dingklik di banyak sekali daerah. Pada penyeleksian lazim 1992 , PDI bisa mengembangkan perolehan 16 dingklik jikalau dibanding dengan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Dalam dua penyeleksian umum, yakni 1987 dan 1992, PDI bisa memperbesar 32 perolehan dingklik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

No.
Partai
Suara
%
Kursi
% (1987)
Keterangan
1.
Golkar
66.599.331
68,10
282
73,16
- 5,06
2.
PPP
16.624.647
17,01
62
15,97
+ 1,04
3.
PDI
14.565.556
14,89
56
10,87
+ 4.02
Jumlah
97.789.534
100,00
400
100,00

Hasil Pemilihan Umum 1997.

Metode pembagian dingklik dalam Pemilu 1997 tetap sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan bunyi Pemilu 1997 dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1997.

Golkar kembali berhasil merebut bunyi simpatisannya. Perolehan bunyi yang didapat oleh Golkar yakni 74,51 %, atau meningkat 6,41%. Perolehan dingklik naik menjadi 325 kursi, atau tambah 43 dingklik dari hasil pemilu sebelumnya.

PPP mendapat hasil positif dengan prosentasi perolehan naik  5,43 %. Jumlah dingklik PPP mengalami peningkatan di Pemilu 1997.  PPP menjangkau 89 dingklik atau naik 27 dingklik jikalau dibanding dengan Pemilihan Umum di tahun 1992. Hasil positif yang dicapai PPP dikarenakan partai ini mendapat sumbangan besar di Pulau Jawa.

Perolehan dingklik yang didapat Partai Demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan sebesar 11,84 %, dan cuma mendapat 11 kursi. Dengan demikian PDI kehilangan 45 dingklik di DPR jikalau dibanding dengan Pemilu 1992. Kemrosotan hasil pemilu yang dialami PDI di tahun 1992 disebabkan adanya pertentangan perpecahan di badan PDI antara kubu Soerjadi dengan kubu Megawati Soekarnoputri. Konflik tersebut terjadi setahun menjelang pemilu 1992.

No.
Partai
Suara
%
Kursi
% (1992)
Keterangan
1.
Golkar
84.187.907
74,51
325
68,10
+ 6,41
2.
PPP
25.340.028
22,43
89
17,00
+ 5,43
3.
PDI
3.463.225
3,06
11
14,90
- 11,84
Jumlah
112.991.150
100,00
425
100,00


Catatan: Banyak terjadi agresi protes di beberapa daerah. Aksi protes disebabkan adanya kecurangan terhadap pelaksanaan Pemilihan lazim 1997. Misal, di Sampang  Madura, terjadi pembakaran puluhan kotak bunyi oleh  massa lantaran kecurangan penghitungan bunyi yang dinilai sudah keterlaluan. 

Sejarah Pemilihan Umum 1999.

Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden, terjadi desakan terhadap pemerintahan Habibie untuk secepatnya menyelenggarakan penyeleksian lazim yang baru. Dengan demikian hasil Pemilu 1997 akan secepatnya diganti. Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, atau 13 bulan kurun kekuasaan Habibie.

Terdapat beberapa argumentasi diselenggarakannya Pemilu di saat itu yakni untuk mendapat ratifikasi atau keyakinan dari publik, tergolong dunia internasional, lantaran pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang ialah produk Pemilihan Umum 1997 sudah tidak mendapat trust dari publik. Hal ini kemudian diteruskan dengan penyelengngaraa Sidang Umum MPR untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang baru.

Dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan cuma bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memotong masa jabatannya yang semestinya berjalan hingga tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan percepatatan Pemilu, pemerintah mengajukan RUU ihwal Partai Politik, Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft Undang-Undang disiapkan oleh suatu tim Depdagri, yang disebut dengan Tim Tujuh, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta) yakni selaku ketua tim tujuh.

Setelah Rancangan Undang-Undang disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang, kemudian Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang para anggotanya yakni wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah.

Habibie menyelenggarakan pemiihan lazim sesudah 13 bulan sejak ia menjadi pemegang tampuk kekuasaan republik Indonesia. Meski duduk urusan yang dihadapi Indonesia bukan cuma krisis politik, tetapi yang lebih parah yakni krisis ekonomi, sosial dan penegakan aturan serta tekanan internasional.

Persiapan penyeleksian lazim 1999 tergolong antisipasi yang singkat. Pelaksanaan pemungutan bunyi pada Pemilu 1999 sanggup dilaksanakan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Pemilu 1999 bisa terealisasi dengan damai, tanpa ada kekacauan berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan bunyi terpaksa diundur satu pekan. Pengunduran jadwal disebabkan oleh adanya pengantaran peralatan pemungutan bunyi yang lambat.

Terdapat permasalah pada tahap penghitungan bunyi dan pembagian dingklik di Pemilu 1999. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik tidak bersedia menandatangani informasi aktivitas perkiraan bunyi dengan argumentasi bahwa Pemilu yang dilaksanakan belum jujur dan adil. Sikap penolakan para parpol ditunjukkan dalam suatu rapat pleno KPU.

Dibawah ini yakni daftar 27 partai yang tidak menandatangani hasil perkiraan bunyi Pemilu 1999.

No.
Partai
1.
Partai Keadilan
2.
PNU
3.
PBI
4.
PDI
5.
Masyumi
6.
PNI Supeni
7.
Krisna
8.
Partai KAMI
9.
PKD
10.
PAY
11.
Partai MKGR
12.
PIB
13.
Partai SUNI
14.
PNBI
15.
PUDI
16.
PBN
17.
PKM
18.
PND
19
PADI
20.
PRD
21.
PPI
22.
PID
23.
Murba
24.
SPSI
25.
PUMI
26
PSP
27.
PARI

Dokumen rapat Komisi Pemilihan Umum diserahkan oleh pimpinan KPU terhadap Presiden. Penyerahan dokumen dikarenakan terdapat penolakan terhadap hasil penyeleksian lazim yang sudah berlangsung. [Sebagian besar partai tidak menambahkan data tertulis menyangkut hal keberatan yang mereka ajukan]. Selanjutnya, Presiden menyerahkan hasil rapat dari KPU terhadap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).Panwaslu mempunyai tanggungjawab meneliti keberatan yang diajukan oleh para wakil partai.

Akhirnya, Panwaslu memberi nasehat bahwa pemilu sudah sah.  Setelah itu Presiden juga menyatakan bahwa hasil pemilu 1999 sudah sah. Hasil selesai pemilu diumumkan terhadap penduduk pada tanggal 26 Juli 1999.

Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI pribadi melakukan pembagian kursi. Rapat pembagian dingklik berjalan alot. Hasil pembagian dingklik sisa, ditolak oleh kalangan partai Islam yang melakukan stembus accord. Hasil Kelompok Kerja PPI menampilkan bahwa partai Islam yang melakukan stembus accord hanya mendapat 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accord 8 partai Islam mendeklarasikan bahwa mereka mempunyai hak 53 dingklik dari 120 dingklik sisa.

Perbedaan pertimbangan di PPI diserahkan terhadap KPU.  Perbedaan pertimbangan yang ada dituntaskan dengan cara Pengambilan Suara Terbanyak di KPU. Pengambilan bunyi terbanyak dilaksanakan terhadap Dua Pilihan.
  • Pilihan pertama, pembagian dingklik sisa dijumlah dengan memikirkan bunyi stembus accord, 
  • Pilihan kedua pembagian tanpa stembus accord
Hasil Voting:  12 bunyi mendukung Pilihan Pertama, sedangkan 43 bunyi mendukung Pilihan Kedua. Lebih dari 8 partai menentukan untukwalk out. Berdasar hasil Voting tersebut, maka stembus accord sudah tidak diperhitungkan dalam pembagian kursi.

Dengan ajaran terhadap hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum, akhirnya PPI bisa melakukan pembagian dingklik hasil pemilu di tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian dingklik menampilkan bahwa lima partai besar bisa menjangkau 417 dingklik DPR atau 90,26 % dari 462 dingklik keseluruhan.

Adapun partai yang dimaksud yakni selaku berikut:
  1. PDI-Perjuangan yakni parpol pemenang Pemilu, 35.689.073 bunyi atau 33,74 % dan 153 kursi. 
  2.  Golkar mendapat  23.741.758 bunyi / 22,44 %  dan 120 kursi, akan tetapi kehilangan 205 dingklik jikalau dibanding dengan penyeleksian lazim 1997. 
  3. PKB mendapatkan 13.336.982 bunyi atau 12,61 %, mendapat 51 kursi. 
  4. PPP menjangkau 11.329.905 bunyi atau 10,71 %, mendapat 58 kursi. Kehilangan 31 dingklik jikalau dibanding dengan Pemilihan Umum 1997.
  5.  PAN menda 7.528.956 bunyi atau 7,12 % dan 34 kursi.
Di luar lima besar, partai usang yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan cuma menjangkau 2 dingklik dari pembagian dingklik sisa, atau kehilangan 9 dingklik jikalau dibanding dengan Pemilu 1997.

Tabel di bawah ini yakni hasil perkiraan pembagian kursi.

No.
Nama Partai
Suara DPR
Kursi Tanpa SA
Kursi Dengan SA
1.
PDIP
35.689.073
153
154
2.
Golkar
23.741.749
120
120
3.
PPP
11.329.905
58
59
4.
PKB
13.336.982
51
51
5.
PAN
7.528.956
34
35
6.
PBB
2.049.708
13
13
7.
Partai Keadilan
1.436.565
7
6
8.
PKP
1.065.686
4
6
9.
PNU
679.179
5
3
10.
PDKB
550.846
5
3
11.
PBI
364.291
1
3
12.
PDI
345.720
2
2
13.
PP
655.052
1
1
14.
PDR
427.854
1
1
15.
PSII
375.920
1
1
16.
PNI Front Marhaenis
365.176
1
1
17.
PNI Massa Marhaen
345.629
1
1
18.
IPKI
328.654
1
1
19.
PKU
300.064
1
1
20.
Masyumi
456.718
1
-
21.
PKD
216.675
1
-
22.
PNI Supeni
377.137
-
-
23
Krisna
369.719
-
-
24.
Partai KAMI
289.489
-
-
25.
PUI
269.309
-
-
26.
PAY
213.979
-
-
27.
Partai Republik
328.564
-
-
28.
Partai MKGR
204.204
-
-
29.
PIB
192.712
-
-
30.
Partai SUNI
180.167
-
-
31.
PCD
168.087
-
-
32.
PSII 1905
152.820
-
-
33.
Masyumi Baru
152.589
-
-
34.
PNBI
149.136
-
-
35.
PUDI
140.980
-
-
36.
PBN
140.980
-
-
37.
PKM
104.385
-
-
38.
PND
96.984
-
-
39.
PADI
85.838
-
-
40.
PRD
78.730
-
-
41.
PPI
63.934
-
-
42.
PID
62.901
-
-
43.
Murba
62.006
-
-
44.
SPSI
61.105
-
-
45.
PUMI
49.839
-
-
46
PSP
49.807
-
-
47.
PARI
54.790
-
-
48.
PILAR
40.517
-
-
Jumlah
105.786.661
462
462

Ket: SA= Stembus Accord.

Catatan Seputar Pemilu 1999:
  1. Jumlah bunyi partai yang tidak menciptakan dingklik meraih 9.700.658. atau 9,17 % dari bunyi sah.
  2. Apabila pembagian dingklik dilaksanakan dengan metode kombinasi, jumlah partai yang mendapat dingklik meraih 37 partai dengan jumlah bunyi partai yang tidak menciptakan dingklik cuma 706.447 atau 0,67 % dari bunyi yang dinyatakan sah.
Metode pembagian dingklik hasil Pemilu di tahun 1999 tetap menggunakan metode proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam metode proporsional tersebut menyatakan Partai mendapatkan dingklik sebanding dengan bunyi yang didapatnya di tempat pemilihan, tergolong perolehan dingklik berdasar the largest remainder.

Cara penetapan kandidat terpilih berlawanan dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan bunyi suatu partai di tempat pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 kandidat nomor urut pertama dalam daftar kandidat partai otomatis terpilih, bila partai itu mendapat kursi, maka sekarang kandidat terpillih ditetapkan menurut bunyi terbesar atau paling banyak dari tempat pencalonan. Dengan demikian seorang calon, meski berada di urutan paling bawah dalam daftar calon, kalau partainya mendapat bunyi terbesar di daerahnya, maka beliau yakni kandidat yang terpilih.  Metode penetapan  kandidat terpilih berdasar pada perolehan bunyi di Daerah Tingkat II yakni sama dengan cara yang dipakai dalam Pemilihan Umum 1971.

“Satu hal yang begitu menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 yakni Pemilu 1999 ialah pemilu dengan jumlah akseptor paling banyak. Banyaknya akseptor yang ikut menjadi akseptor pemilu disebabkan lantaran adanya fleksibilitas untuk mendirikan partai politik. Jumlah Parpol akseptor Pemilu tahun 1999 yakni 48 partai politik. Hal tersebut sudah jauh lebih minim jikalau dibanding dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 parpol.”

Sejarah penyelenggaran pemilu di Indonesia sudah mencatat bahwa  sesudah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi yakni pemerintahan yang dapat menyelenggarakan penyeleksian lazim lebih singkat sesudah proses alih kekuasaan berlangsung. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu cuma sebulan sesudah menjadi Perdana Menteri mengambil alih Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan oleh pemerintahan pendahulu.

Demikian Sejarah Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Semoga kita semua sanggup menuntut ilmu dari peristiwa yang sudah terjadi di penyelenggaraan pemilu. Kita berharap, mudah-mudahan pemilu dimasa yang mau tiba sanggup terselenggara secara baik, jujur dan berkualitas.

Maju Terus Demokrasi Indonesia !!

[ Sumber data: *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ]
 

Comments

Popular posts from this blog

Jejak Sejarah Seni Wayang Wong Surakarta

Koleksi Mainan LOL Surprise yang Menarik

Cara Mengecek Indosat Masih Aktif atau Sudah Kadaluarsa